Home / Uncategorized / LAPORAN KINERJA 2019-2020

LAPORAN KINERJA 2019-2020

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun Sidang 2019-2020 merupakan Laporan Pelaksanaan Tugas pertama DPD RI periode 2019-2024. Berdasarkan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD yang menyatakan “Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPD RI dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota” sehingga tahun sidang 2019-2020 dimulai bulan Oktober 2019.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun Sidang 2019-2020 ini merefleksikan kerja DPD RI selama satu tahun yang dimulai pada Oktober 2019 sampai dengan Agustus 2020. Namun dalam laporan ini kami juga menyajikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Keanggotaan Periode 2014-2019 khususnya yang diputuskan pada bulan September 2019.
Dalam menyikapi kondisi bangsa ditengah Pandemi Covid-19, DPD RI sebagai representasi daerah dituntut untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas yang biasanya dilaksanakan melalui serangkaian program atau kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dilakukan penyesuaian mekanisme kerja dengan memenuhi aturan protokol kesehatan yang ketat.

Namun penyesuaian tersebut tidak menyurutkan semangat dan kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Laporan Pelaksanaan Tugas DPD RI Tahun Sidang 2019-2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini merefleksikan kinerja DPD RI berdasarkan fungsi-fungsi yang diemban DPD RI, fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi pertimbangan anggaran. Laporan ini juga menjelaskan upaya yang dilakukan DPD RI untuk lebih menguatkan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan, baik melalui berbagai upaya politik maupun melalui hubungan diplomasi. Selanjutnya, laporan ini juga memuat dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system dalam menunjang kinerja DPD RI secara keseluruhan melalui dukungan teknis administrasi dan keahlian. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh DPDRI untuk mendorong peningkatan kerja-kerja konstitusional DPD RI, mulai dari penataan sistem kerja internal melalui Tata Tertib dan Kode Etik sampai dengan relasi dengan konstituen dan stakeholders terkait.

Informasi selengkapnya klik Laporan Lembaga 2020 untuk unduh

Check Also

Agenda Harian Kegiatan DPD RI, Selasa, 14 September 2021

Agenda Harian Selasa, 14 September 2021

Help-Desk
şişli elektrikçi ataşehir elektrikçi ümraniye elektrikçi istanbul su tesisatçısı