LAK 2013

Kata pengantar

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD RI.

Memasuki tahun ke-9 keberadaan Lembaga DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah membangkitkan harapan masyarakat agar peran DPD RI dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan daerah pada tataran pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Besarnya harapan masyarakat tersebut dan adanya dinamika politik di parlemen serta pelaksanaan tugas DPD RI yang semakin berkembang menuntut kesigapan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sejalan dengan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Governance telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis baik yang tercantum dalam RPJMN maupun Rencana Strategis Lembaga dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami perubahan pada tahun 2013, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2013 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja.

LAKIP tahun 2013 yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI ini menyajikan berbagai tingkat capaian keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dengan telah dilakukannya analisis dan evaluasi kinerja secara objektif yang disajikan dalam LAKIP ini diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional, andal dan akuntabel dalam memberikan dukungan kepada DPD RI, serta diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2013.

Jakarta, Maret 2014

Sekretaris Jenderal DPD RI,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO

NIP. 195711251983031001

Klik disini untuk Unduh File LAK 2015 Secara lengkap