escort bursa escort samsun escort kayseri escort afyon
Home / Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala (page 2)

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

LAK 2015

Kata pengantar Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun-tahun mendatang. Laporan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan …

Read More »

Penetapan Kinerja Biro dan Pusat Tahun 2015 dan 2016

Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Eselon II (Biro, Pusat dan Inspektorat) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2016 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2015 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Sekretariat DPD RI Tahun 2015 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun …

Read More »

Rencana Strategis 2015 – 2019

Kata pengantar Pada periode keanggotaan Ketiga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2014-2019, tugas dan wewenang DPD RI diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD RI dipandang akan …

Read More »

Perjanjian Kinerja Biro Dan Pusat 2014

Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Sekretariat DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh …

Read More »

LAK 2014

Kata pengantar Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung …

Read More »

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya …

Read More »

LAK 2013

Kata pengantar Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung …

Read More »

LAK 2012

Kata pengantar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilandasi semangat untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia dengan prinsip check and balances dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi …

Read More »