PPID DPD RI Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPD RI
Klik disini untuk melihat Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015-2019
Read More »Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPD RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.
Daftar Informasi Publik Terbaru
Juli, 2015
April, 2015
-
7 April
Penetapan Kinerja Biro dan Pusat Tahun 2015 dan 2016
Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Eselon II (Biro, Pusat dan Inspektorat) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2016 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2015 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Sekretariat DPD RI Tahun 2015 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun …
Read More »
Maret, 2015
-
7 Maret
Rencana Strategis 2015 – 2019
Kata pengantar Pada periode keanggotaan Ketiga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2014-2019, tugas dan wewenang DPD RI diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD RI dipandang akan …
Read More »
September, 2014
-
17 September
Perjanjian Kinerja Biro Dan Pusat 2014
Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Sekretariat DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh Perjanjian Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 Klik disini untuk mengunduh …
Read More »
Agustus, 2014
-
27 Agustus
LAK 2014
Kata pengantar Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung …
Read More »
